Senin, 24 November 2025 *PPSDM Kemendagri Regional Bandung Resmi Membuka Diklat Audit Atas Pengelolaan PAD dan Diklat Audit Investigasi: Perkuat Transparansi, Integritas, dan Kapasitas Aparatur Daerah* Bandung - Upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan integritas aparatur kembali ditegaskan melalui penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Audit atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Diklat Audit Investigasi Angkatan II Tahun 2025, yang resmi dibuka pada Senin, 24 November 2025 di Karang Setra Hotel and Cottages, Kota Bandung. Kegiatan yang dihelat oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini menjadi salah satu agenda strategis dalam memastikan bahwa peningkatan kapasitas aparatur daerah berjalan sejalan dengan tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas di tengah dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks. Acara pembukaan diawali dengan laporan lengkap dari Ketua Tim Kerja, Nusirman, yang menyampaikan gambaran menyeluruh terkait landasan hukum, tujuan, sasaran, kurikulum, jumlah peserta, serta mekanisme penyelenggaraan diklat. Dalam laporannya dipaparkan bahwa kedua diklat ini diselenggarakan berdasarkan regulasi yang relevan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri, hingga keputusan menteri yang menjadi payung hukum penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur. Pada bagian tujuan dan sasaran, ditegaskan bahwa Diklat Audit atas Pengelolaan PAD dirancang untuk memperkuat kompetensi peserta dalam melakukan audit yang efektif dan akuntabel terhadap seluruh proses pengelolaan PAD, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporannya. Peserta diarahkan untuk mampu mengidentifikasi risiko, kelemahan sistem, dan potensi optimalisasi PAD secara berkelanjutan. Sementara itu, Diklat Audit Investigasi bertujuan membangun kemampuan peserta dalam mendeteksi, menganalisis, dan menindaklanjuti indikasi penyimpangan atau fraud berbasis bukti, dengan pemahaman yang kuat terhadap aspek hukum, digital investigasi,