•   WIB
STANDAR LAYANAN

 

PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP) TAHUN 2023

 

  • DASAR HUKUM
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri;
  6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
  7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor  1/K.1/Pdp.07/2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
  8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2/K.1/Pdp.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
  9. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.2.2/434/BPSDM, tanggal 24 Januari 2023, hal Izin/Dukungan Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan  Tahun 2023;

 

  • SYARAT PESERTA

Peserta PKP harus memenuhi salah satu kriteria berikut

  1. Calon peserta adalah Pejabat Pengawas (eselon IV) atau Jabatan Fungsional setara.
  2. Minimal pangkat Penata (III/c).
  3. Masa kerja pada pangkat ≥ 2–3 tahun di pangkat III/c.

 

  • WAKTU PELATIHAN

Pelaksanaan PKP secara Blended Learning dilaksanakan selama 905 (sembilan ratus lima) JP atau setara dengan 104 (seratus empat) Hari Pelatihan.

 

  • JUMLAH PESERTA DAN ANGKATAN
  1. PKP Angkatan 1 sebanyak 39 Orang.
  2. PKP Angkatan 2 sebanyak 40 Orang.
  3. PKP Angkatan 3 sebanyak 40 Orang.
  4. PKP Angkatan 4 sebanyak 32 Orang.

 

 

PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP) TAHUN 2024

 

  • DASAR HUKUM
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri;
  6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
  7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor  1/K.1/Pdp.07/2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
  8. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.2.4/5514/BPSDM, tanggal 24 Juli 2024, hal Izin/Dukungan Penyelenggaraan Pelatihan;

 

  • SYARAT PESERTA

Peserta PKP harus memenuhi salah satu kriteria berikut

  1. Calon peserta adalah Pejabat Pengawas (eselon IV) atau Jabatan Fungsional setara.
  2. Minimal pangkat Penata (III/c).
  3. Masa kerja pada pangkat ≥ 2–3 tahun di pangkat III/c.

 

  • WAKTU PELATIHAN

Pelaksanaan PKP secara Blended Learning dilaksanakan selama 905 (sembilan ratus lima) JP atau setara dengan 104 (seratus empat) Hari Pelatihan.

 

 

 

  • JUMLAH PESERTA DAN ANGKATAN
  1. PKP Angkatan 1 sebanyak 40 Orang.
  2. PKP Angkatan 2 sebanyak 39 Orang.

 

PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP) TAHUN 2025

 

  • DASAR HUKUM
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri;
  6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
  7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor  1/K.1/Pdp.07/2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
  8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2/K.1/Pdp.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
  9. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-37/MK.02/2025 Tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
  10. Surat Edaran Kepala LAN Nomor: 3/K.1/HKM.02.3/2025 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Dan Latsar CPNS serta Akreditasi Pelatihan ASN Berbasis Efisiensi Anggaran;

 

 

  • SYARAT PESERTA

Peserta PKP harus memenuhi salah satu kriteria berikut

  1. Calon peserta adalah Pejabat Pengawas (eselon IV) atau Jabatan Fungsional setara.
  2. Minimal pangkat Penata (III/c).
  3. Masa kerja pada pangkat ≥ 2–3 tahun di pangkat III/c.

 

  • WAKTU PELATIHAN

Pelaksanaan PKP secara Blended Learning dilaksanakan selama 905 (sembilan ratus lima) JP atau setara dengan 104 (seratus empat) Hari Pelatihan.

 

  • JUMLAH PESERTA DAN ANGKATAN
  1. PKP Angkatan 1 sebanyak 40 Orang.
  2. PKP Angkatan 2 sebanyak 40 Orang.
  3. Rencana PKP Angkatan 3 sebanyak 40 Orang.

 

 

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) TAHUN 2023

 

  • DASAR HUKUM
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri;
  6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
  7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor  1/K.1/Pdp.07/2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
  8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2/K.1/Pdp.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
  9. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.2.2/434/BPSDM, tanggal 24 Januari 2023, hal Izin/Dukungan Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan  Tahun 2023;

 

  • SYARAT PESERTA

Peserta PKA harus memenuhi salah satu kriteria berikut

  1. Menduduki jabatan administrator;
  2. Jafung (Jabatan Fungsional) jenjang ahli madya;
  3. Jabatan Pengawas minimal pangkat Penata (III/c) dengan masa kerja ≥ 2 tahun dalam pangkat/golongan tersebut;
  4. Jafung setingkat Pengawas, pangkat minimal Penata (III/c);
  5. Jabatan Pelaksana, pangkat minimal Penata (III/c) dan masa kerja ≥ 2 tahun.

 

 

  • WAKTU PELATIHAN

Pelaksanaan PKA secara Blended Learning selama 908 (sembilan ratus delapan) JP atau setara dengan 105 (seratus lima) Hari Pelatihan.

 

  • JUMLAH PESERTA DAN ANGKATAN
  1. PKA Angkatan 1 sebanyak 40 Orang.
  2. PKA Angkatan 2 sebanyak 40 Orang.
  3. PKA Angkatan 3 sebanyak 40 Orang.
  4. PKA Angkatan 4 sebanyak 35 Orang.

 

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) TAHUN 2024

 

  • DASAR HUKUM
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri;
  6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
  7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor  1/K.1/Pdp.07/2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
  8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2/K.1/Pdp.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
  9. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.2.2/2043/BPSDM, tanggal 20 Maret 2024, hal Izin/Dukungan Penyelenggaraan PKA dan PKP;

 

  • SYARAT PESERTA

Peserta PKA harus memenuhi salah satu kriteria berikut

  1. Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional (JF) setara jenjang ahli madya.
  2. Jabatan Pengawas (golongan minimal III/c) dengan masa kerja ≥?3 tahun 6 bulan.
  3. JF setingkat pengawas (gol III/c) dengan masa kerja ≥?2 tahun 6 bulan.
  • WAKTU PELATIHAN

Pelaksanaan PKA secara Blended Learning selama 908 (sembilan ratus delapan) JP atau setara dengan 105 (seratus lima) Hari Pelatihan.

 

  • JUMLAH PESERTA DAN ANGKATAN
  1. PKA Angkatan 1 sebanyak 40 Orang.
  2. PKA Angkatan 2 sebanyak 40 Orang.
  3. PKA Angkatan 3 sebanyak 40 Orang.
  4. PKA Angkatan 4 sebanyak 40 Orang.
  5. PKA Angkatan 5 sebanyak 40 Orang.
  6. PKA Angkatan 6 sebanyak 40 Orang.

 

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) TAHUN 2025

 

  • DASAR HUKUM
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri;
  6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
  7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor  1/K.1/Pdp.07/2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
  8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2/K.1/Pdp.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
  9. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-37/MK.02/2025 Tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
  10. Surat Edaran Kepala LAN Nomor: 3/K.1/HKM.02.3/2025 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Dan Latsar CPNS serta Akreditasi Pelatihan ASN Berbasis Efisiensi Anggaran;
  11. Surat Kepala BPSDM Kemendagri Nomor: 800.2.4.1/3227/BPSDM, Tanggal 19 Juni 2025 Tentang Izin/Dukungan Penyelenggaraan PKA dan PKP PPSDM Regional Bandung.

 

  • SYARAT PESERTA

Peserta PKA harus memenuhi salah satu kriteria berikut

  1. Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional (JF) setara jenjang ahli madya.
  2. Jabatan Pengawas (golongan minimal III/c) dengan masa kerja ≥?3 tahun 6 bulan.
  3. JF setingkat pengawas (gol III/c) dengan masa kerja ≥?2 tahun 6 bulan.
  • WAKTU PELATIHAN

Pelaksanaan PKA secara Blended Learning selama 908 (sembilan ratus delapan) JP atau setara dengan 105 (seratus lima) Hari Pelatihan.

 

  • JUMLAH PESERTA DAN ANGKATAN
  1. PKA Angkatan 1 sebanyak 40 Orang.
  2. PKA Angkatan 2 sebanyak 40 Orang.
  3. PKA Angkatan 3 sebanyak 40 Orang.
  4. Rencana PKA Angkatan 3 sebanyak 40 Orang.

 

 

 PELATIHAN DAMKAR

  1. DASAR PELAKSANAAN

PENYELENGGARAAN PELATIHAN INI, MENGACU PADA PERATURAN PERUNDANGAN YANG RELEVAN DIANTARANYA:

  1. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA;
  2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
  3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR KUALIFIKASI APARATUR DAMKAR DI DAERAH;
  4. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI APARATUR PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

 

2. Syarat Peserta

    1. Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran;
    2. Pejabat Fungsional Analis Kebakaran;
    3. Pejabat Struktural yang menangani Urusan Kebakaran;
    4. Pejabat Strategis Lainnya; dan
    5. Non ASN.

3. Jumlah Peserta Max 40 Orang

 

Post Date : 1 January 2025 | Create By : pipk










STATISTIK PENGUNJUNG