Senin, 10 November 2025 *Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Desa Melalui Diklat Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa* Bandung - Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa Angkatan II Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Karang Setra Hotel and Cottages, Bandung, pada Senin (10/11), dan dibuka langsung oleh Kepala PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri, Indra Maulana Syamsul Arief. Kegiatan yang berlangsung selama lima hari, dari tanggal 10 hingga 14 November 2025, diikuti oleh 31 peserta yang berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 25 orang dan Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 6 orang. Seluruh peserta merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah yang memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan tata kelola keuangan desa berjalan sesuai prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Dalam laporan penyelenggaraan yang disampaikan oleh Ketua Tim Kerja, Nusirman, dijelaskan bahwa pelaksanaan Diklat ini didasarkan pada berbagai regulasi dan kebijakan nasional terkait pengawasan dan pengelolaan keuangan desa, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan-peraturan turunannya yang mengatur tentang pengelolaan keuangan, pembinaan, dan pengawasan desa. Tujuan utama dari diklat ini adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi para APIP daerah dalam melaksanakan audit atau pemeriksaan pengelolaan keuangan desa secara profesional, transparan, dan sesuai regulasi. Selain itu, pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan peserta dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan, menilai risiko, serta memastikan penggunaan anggaran desa tepat sasaran dan berdampak nyata bagi pembangunan masyarakat desa.