Kamis, 30 Oktober 2025 *Penutupan Pelatihan Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Muda: Simbol Dedikasi dan Profesionalisme PPUPD* Bandung - Suasana penuh kebanggaan menyelimuti aula Karang Setra Hotel and Cottages, Bandung, pada Kamis (30/10/2025), ketika Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi menutup rangkaian kegiatan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Muda Angkatan III Tahun 2025. Penutupan pelatihan ini bukan sekadar akhir dari proses pembelajaran, tetapi menjadi simbol dedikasi, profesionalisme, dan komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pelatihan ini diselenggarakan secara blended learning dengan sumber dana dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri Tahun Anggaran 2025 melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kegiatan diawali dengan pembelajaran non-klasikal secara daring selama empat hari, yakni dari tanggal 7 hingga 10 Oktober 2025, dengan total 45 jam pelajaran, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran klasikal selama 16 hari atau 168 jam pelajaran yang dimulai sejak tanggal 13 Oktober hingga resmi berakhir pada tanggal 30 Oktober 2025. Sebanyak 23 peserta mengikuti pelatihan ini, berasal dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, antara lain Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Balangan, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Mukomuko, serta dua kota besar yakni Kota Banjarmasin dan Kota Tanjungbalai. Keberagaman daerah asal peserta menjadi potret nyata dari luasnya jangkauan tanggung jawab PPUPD sebagai garda terdepan dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah.