Senin, 20 Oktober 2025 *Pembukaan Diklat Pengawasan Pelayanan Publik 2025: Wujudkan Aparatur Unggul dan Berintegritas* Bandung - Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pengawasan Pelayanan Publik Angkatan II Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Karang Setra Hotel and Cottages, Bandung ini resmi dibuka pada Senin (20/10/2025) oleh Kepala Bagian Tata Usaha (TU) PPSDM Regional Bandung, Asep Setiadi, mewakili Kepala PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri, Indra Maulana Syamsul Arief. Diklat ini menjadi bagian dari komitmen strategis Kemendagri dalam meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah agar mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik secara lebih efektif, profesional, dan berintegritas. Tujuannya bukan hanya memperkuat mekanisme kontrol internal pemerintah, tetapi juga memastikan agar masyarakat memperoleh pelayanan publik yang cepat, tepat, berkualitas, dan berkeadilan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam laporan penyelenggaraan yang disampaikan oleh panitia, disebutkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 35 peserta yang berasal dari lima daerah, yakni Kabupaten Kolaka, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Kendari, dan Kota Batam. Diklat diselenggarakan selama lima hari, mulai tanggal 20 hingga 24 Oktober 2025, dengan pola klasikal yang memadukan teori dan praktik. Kurikulum pelatihan terdiri dari enam materi utama yang mencakup Building Learning Commitment (BLC), Konsepsi dan Implementasi Pelayanan Publik, Indeks Pelayanan Publik, Manajemen Pengawasan, Praktik Pengawasan Pelayanan Publik, serta Teknik Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).