Sabtu, 4 Oktober 2025 *Akhir yang Menginspirasi, Awal dari Pengabdian - PPUPD Resmi Menuntaskan Pelatihan Orientasi Tugas Ahli Pertama* Bandung - Suasana penuh semangat dan kebanggaan mewarnai hari Sabtu di Karang Setra Hotel and Cottages, Bandung, ketika Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), resmi menutup Pelatihan Orientasi Tugas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Pertama Angkatan IV Tahun 2025. Penutupan kegiatan ini menjadi momentum yang tak sekadar menandai berakhirnya proses pembelajaran, tetapi juga menjadi awal dari sebuah pengabdian yang lebih bermakna bagi para aparatur pengawas pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Pelatihan yang diselenggarakan dengan sistem blended learning ini berlangsung selama dua tahap, yakni tahap pembelajaran nonklasikal secara daring pada tanggal 23 - 26 September 2025 selama 40 Jam Pelajaran (JP), serta tahap pembelajaran klasikal secara tatap muka di Bandung pada tanggal 29 September - 4 Oktober 2025 selama 60 JP. Kegiatan ini sepenuhnya dibiayai melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri Tahun Anggaran 2025. Sebanyak 25 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti pelatihan ini dengan antusias. Mereka datang dari Kabupaten Aceh Barat, Bangkalan, Buleleng, Sampang, Pamekasan, Jember, Aceh Tamiang, Muaro Jambi, Sleman, Bintan, Poso, dan Tulang Bawang Barat. Keberagaman daerah asal peserta menambah kekayaan perspektif dalam diskusi dan pertukaran pengalaman selama proses pelatihan berlangsung. Pelatihan ini mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 893.4-2018 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional PPUPD, dengan tujuan untuk membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dalam melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara profesional, objektif, dan berintegritas. Kurikulum pelatihan mencakup berbagai topik penting,