Jumat, 18 Juli 2025 *Dari Ilmu ke Aksi: PPSDM Kemendagri Regional Bandung Cetak APIP Sebagai Agen Perubahan Tata Kelola Daerah* Bandung - Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melalui penyelenggaraan dua kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) strategis, yakni Diklat Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Angkatan II serta Diklat Pengawasan Ketaatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam Pelaksanaan Urusan Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung selama lima hari sejak 14 hingga 18 Juli 2025 ini resmi ditutup di Karang Setra Hotel and Cottages, Bandung, pada Jumat (18/7), dan ditandai dengan sambutan serta pernyataan penutupan resmi dari Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono. Kegiatan ini melibatkan 57 peserta dari berbagai pemerintah daerah, yang terdiri dari 25 peserta untuk Diklat Reviu RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Angkatan II serta 32 peserta untuk Diklat Pengawasan Ketaatan NSPK dalam Pelaksanaan Urusan. Peserta berasal dari berbagai daerah yang hal ini menjadi bukti nyata bahwa kebutuhan peningkatan kapasitas dalam reviu perencanaan strategis daerah dan pengawasan tata kelola pemerintahan masih menjadi prioritas nasional lintas wilayah. Selama lima hari diklat, para peserta telah mendalami materi substantif yang sangat relevan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini. Diklat Reviu RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun, mengendalikan, dan mengevaluasi dokumen perencanaan strategis pemerintah daerah, serta teknik reviu terhadap dokumen tersebut agar selaras dengan arah kebijakan nasional dan kebutuhan daerah. Sementara itu, Diklat Pengawasan Ketaatan NSPK dalam Pelaksanaan Urusan membahas secara komprehensif aspek legalitas pelaksanaan urusan pemerintahan, mekanisme pengawasan berbasis kepatuhan, hingga teknik pemeriksaan lapangan dan ekspos hasil pengawasan.