Jumat, 25 April 2025 *Diklat Teknis SPM Mendorong ASN Daerah untuk Memprioritaskan Perencanaan dan Penganggaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar dalam Penyusunan Dokumen RPJMD* Sumedang - Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung mewakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sambutan sekaligus menutup secara resmi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Administrator Bidang Kesehatan dan Pengawas Bidang Pendidikan pada Jumat, 25 April 2025 secara dalam jaringan (daring)/ virtual. Diklat yang telah dilaksanakan mulai hari Senin, 21 April 2025 berjalan sukses dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten dibidang penerapan SPM, diantaranya dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/ Bappenas), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri sendiri melengkapi materi pengembangan kompetensi. Pada dasarnya SPM merupakan program prioritas nasional yang berguna memenuhi hak dasar pelayanan. SPM tidak mengenal apakah dia dari keluarga mampu atau tidak mampu sebagai target sasaran, kata kuncinya adalah bagaimana layanan tersebut tersampaikan dan dapat diperoleh oleh masyarakat. Dalam sambutannya Kepala PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri, Indra Maulana Syamsul Arief menyampaikan bahwa melalui kegiatan diklat ini para peserta yang notabene para pejabat administrator dan pengawas di daerah merupakan backbone yang dapat menjadi input bagi para kepala daerah dalam pengambilan kebijakan. Para peserta melalui bidang tugasnya di kesehatan dan pendidikan sudah harus memiliki strategi perencanaan dan pengganggaran belanja daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan untuk memprioritaskan pembiayaan SPM.