Kamis, 27 Februari 2025 *Dari Pelatihan ke Pengawasan Efektif: PPUPD Menginspirasi Perubahan Pemerintahan* Bandung - Dalam upaya mendorong peningkatan kualitas kinerja pengawasan dan pelayanan publik di tingkat daerah, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi menutup rangkaian Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Muda Tahun 2025. Acara penutupan yang berlangsung di Karang Setra Hotel and Cottages, Bandung ini menjadi momentum penting bagi para peserta yang berasal dari berbagai wilayah untuk memperkuat kompetensi serta integritas dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Pelatihan yang diselenggarakan dengan mekanisme blended learning ini dilaksanakan melalui dua fase pembelajaran. Pada fase pertama, para peserta mengikuti sesi pembelajaran non-klasikal secara virtual selama empat hari (45 satuan jam pelajaran) dari tanggal 4 hingga 7 Februari 2025. Fase kedua dilanjutkan dengan pembelajaran klasik selama 16 hari (168 satuan jam pelajaran) yang dimulai pada tanggal 10 Februari 2025. Pembiayaan pelatihan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga memastikan kualitas materi dan penyampaian yang optimal. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan mencapai 27 orang, yang tersebar dari berbagai daerah. Keragaman ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di seluruh wilayah melalui program pengembangan kompetensi jabatan fungsional PPUPD. Rangkaian materi pelatihan disusun berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 893.4-2018 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional PPUPD. Para tenaga pengajar menyampaikan materi secara sistematis dan terstruktur, sehingga mampu mengintegrasikan aspek pengetahuan teknis, analisis kebijakan, serta penerapan nilai-nilai profesionalisme dalam pengawasan pemerintahan.