Senin, 3 Februari 2025 *Membangun Masa Depan Keuangan Daerah Bandung Barat: Pembukaan Diklat PPK-SKPD dan Bendahara Resmi Dibuka PPSDM Kemendagri Regional Bandung* Bandung - Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam komitmennya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di pemerintah daerah, secara resmi membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Sertifikasi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Bendahara Pengeluaran SKPD tahun 2025. Bertempat di V Hotel and Residence, Bandung, acara pembukaan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, para peserta diklat yang berjumlah 74 orang, terdiri dari 40 PPK-SKPD dan 34 Bendaha Pengeluaran SKPD, serta para tenaga pengajar ahli di bidang pengelolaan keuangan. Suasana penuh semangat dan antusiasme mewarnai pembukaan diklat yang bertujuan untuk mencetak aparatur pengelola keuangan daerah yang kompeten, profesional, dan berintegritas tinggi. Kepala PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri, Indra Maulana Syamsul Arief, mewakili Kepala BPSDM Kemendagri dalam sambutan pembukaannya menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Beliau menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah, dan hal tersebut hanya dapat dicapai dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi mumpuni. Diklat ini, menurutnya, bukan sekadar serangkaian pelatihan, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik dengan penuh tanggung jawab dan transparansi. Beliau juga menyampaikan harapan agar para peserta dapat menyerap ilmu dan pengalaman yang diberikan selama diklat, dan menerapkannya secara optimal dalam tugas sehari-hari. Hal ini, menurutnya, akan berdampak positif pada peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan, khususnya di Kabupaten Bandung Barat.