Senin, 18 November 2024 *PPSDM Kemendagri Regional Bandung Luncurkan Diklat Penyusunan RPK-JMD: Dorong Perencanaan Kompetensi ASN yang Strategis dan Terukur* Bandung - Dalam upaya memperkuat kualitas perencanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat daerah, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Jangka Menengah Daerah (RPK-JMD) Tahun 2024. Acara yang berlangsung di V Hotel and Residence ini diikuti oleh peserta dari berbagai daerah. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri untuk mendukung pemerintah daerah dalam merancang RPK-JMD yang strategis dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kepala Bagian Tata Usaha PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri, Asep Setiadi, yang mewakili Kepala PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri, menyampaikan bahwa pengembangan kompetensi ASN adalah pilar penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. “Penyusunan RPK-JMD yang komprehensif tidak hanya menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan ASN yang profesional, tetapi juga memastikan kebijakan pengembangan SDM sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah,” ujarnya. Dalam sambutannya, Asep juga memaparkan capaian PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri dalam menyusun Profil Pengembangan Kompetensi di wilayah kerjanya. Hingga saat ini, beberapa wilayah seperti Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Karawang, Malinau, Tana Tidung, dan Bulungan telah menyelesaikan dokumen profil mereka. Wilayah-wilayah lainnya masih dalam proses finalisasi dan diharapkan selesai dalam waktu dekat. Kepercayaan besar juga diberikan oleh Kementerian PPN/Bappenas kepada PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri untuk mengampu Program Prioritas Nasional Penyusunan Profil Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029. Program strategis ini, yang akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),