Senin, 11 November 2024 *PPSDM Kemendagri Regional Bandung Perkuat Kompetensi APIP di Daerah untuk Wujudkan Pemerintahan Akuntabel dan Efektif* Bandung - Dalam upaya memperkuat akuntabilitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan di daerah, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi membuka dua program pelatihan intensif, yakni Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pengawasan Ketaatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam Pelaksanaan Urusan Angkatan II serta Diklat Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung di Karang Setra Hotel and Cottages, Bandung, ini akan berjalan hingga 15 November 2024, diikuti oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dari berbagai daerah. Diklat ini dibuka oleh Kepala PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri, Indra Maulana Syamsul Arief, yang menyampaikan pentingnya pengawasan ketat serta evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa pelaksanaan NSPK di setiap daerah berjalan sesuai ketentuan. Ia menekankan bahwa pengawasan dan reviu yang dilakukan oleh APIP harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan lebih awal, sehingga tata kelola pemerintahan daerah dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam sambutannya, Indra menyampaikan bahwa Diklat Pengawasan Ketaatan NSPK serta Diklat Reviu RKPD dan Renja Perangkat Daerah ini bukan hanya bertujuan meningkatkan kapasitas teknis para peserta, tetapi juga menjadi bagian dari upaya lebih besar dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. “Seiring dengan rencana pembangunan jangka panjang Indonesia, kita berupaya menciptakan pemerintahan yang kuat, berintegritas, dan berkelanjutan. APIP harus menjadi benteng utama dalam memastikan setiap kebijakan dan program daerah selaras dengan tujuan nasional yang lebih besar,” ujarnya.