Bandung - Dalam upaya memperkuat budaya integritas dan membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tangguh terhadap godaan korupsi, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung sebagai penyelenggara teknis kegiatan berkolaborasi dengan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jerman Perwakilan Indonesia dan Timor Leste serta didukung penuh oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menggelar Workshop Pembekalan Nilai-Nilai Anti Korupsi bagi ASN, dengan tema ASN Sebagai Garda Depan Perubahan Budaya Anti Korupsi. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 22 hingga 24 Juli 2025, bertempat di Hotel Artotel Suites Aquila, Bandung, dan diikuti oleh 25 peserta terpilih dari berbagai unit kerja eselon I Kemendagri dan instansi daerah.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, pada Selasa malam (22/7). Dalam sambutannya, Sugeng menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya bergantung pada pendekatan hukum dan regulasi semata, tetapi membutuhkan pendekatan yang lebih holistik, melalui pendidikan nilai, penanaman empati, serta penguatan karakter ASN sebagai bagian dari transformasi budaya birokrasi.

“Korupsi bukan hanya perkara pelanggaran hukum, melainkan kegagalan sistem dan degradasi keteladanan. Pencegahannya harus dimulai dari proses pendidikan dan pelatihan yang membentuk kesadaran serta keberanian moral. ASN adalah wajah negara, dan mereka memegang tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan perekat persatuan nasional,” ujar Sugeng. Ia juga menyoroti bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang stagnan di angka 37 menjadi cermin perlunya pendekatan baru dalam pemberantasan korupsi, yakni pendekatan kultural dan sistemik.

Sebelum sesi pembukaan resmi, laporan penyelenggaraan kegiatan disampaikan oleh Kepala PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri, Indra Maulana Syamsul Arief. Dalam laporannya, Indra menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama berkelanjutan antara BPSDM Kemendagri dan KAS Jerman Perwakilan Indonesia dan Timor Leste dalam membentuk birokrasi yang profesional, bersih, dan berintegritas. Ia juga menyampaikan bahwa seluruh materi dalam workshop dirancang untuk membangkitkan kesadaran kritis dan membentuk komitmen personal peserta terhadap nilai-nilai anti korupsi yang aplikatif dalam keseharian birokrasi.
“Workshop ini bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi lebih jauh merupakan ruang dialog nilai dan etika publik yang menempatkan ASN sebagai garda depan perubahan. PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri merasa terhormat menjadi bagian dari ikhtiar besar ini,” ujar Indra.
Dari pihak KAS Jerman, hadir Ari Dharma Stauss selaku Liaison Manager, yang dalam sambutannya menyampaikan harapan agar workshop ini tidak hanya menjadi ruang belajar intelektual, tetapi juga sebagai ruang refleksi moral dan spiritual bagi setiap ASN yang hadir.
“Semoga seluruh peserta menjadikan forum ini sebagai batu loncatan untuk menjadi aktor perubahan dalam birokrasi Indonesia. Mari menjadikan integritas sebagai pondasi, bukan sekadar slogan,” tutur Ari.
Workshop ini dirancang dengan pendekatan pembelajaran aktif dan reflektif, meliputi sesi pemaparan materi tematik, studi kasus, diskusi kelompok, hingga simulasi pengambilan keputusan berbasis etika. Beberapa topik penting yang diangkat antara lain: dinamika regulasi anti korupsi nasional dan internasional, penerapan sistem pengendalian gratifikasi, peran whistleblower system, serta strategi membangun budaya integritas di institusi pemerintah.