Sumedang, (Selasa, 3 Desember 2024) - Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan pengawasan pelayanan publik yang berkualitas, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menunjukkan komitmennya dengan menyelenggarakan Diklat Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah dan Diklat Pengawasan Pelayanan Publik Tahun 2024. Bertempat di Aula Karang Setra Hotel & Cottages, Bandung, kegiatan ini diikuti oleh puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berperan sebagai ujung tombak dalam mengelola pemerintahan di berbagai daerah.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri, Indra Maulana Syamsul Arief, yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peningkatan kompetensi ASN untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. "Kita berada di era di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik. ASN harus terus meningkatkan kapasitas agar mampu menjadi agen perubahan yang membawa pemerintahan lebih maju, modern, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," ujar Indra.

Lebih lanjut, Indra menekankan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi momen belajar, tetapi juga sebagai forum untuk membangun kolaborasi dan berbagi pengalaman antar daerah dalam menerapkan kebijakan publik yang efektif. Dengan peningkatan kompetensi yang diberikan melalui diklat ini, ia berharap para peserta mampu memberikan dampak positif yang nyata dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Nusirman, dalam laporan penyelenggaraannya menjelaskan bahwa kedua diklat ini dirancang secara komprehensif untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Diklat Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah membahas secara mendalam teknik identifikasi, analisis, dan perhitungan kerugian keuangan daerah, yang seringkali menjadi isu krusial dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Peserta tidak hanya diajarkan aspek teoretis, tetapi juga diberikan simulasi langsung untuk memahami prosedur audit investigatif dalam mengungkap dan menangani potensi kerugian keuangan.

Sementara itu, Diklat Pengawasan Pelayanan Publik berfokus pada penguatan kapasitas ASN dalam mengawasi dan meningkatkan mutu pelayanan publik. Peserta dibekali kemampuan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan, menyusun rekomendasi perbaikan, hingga memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat. Melalui pendekatan berbasis studi kasus, para peserta mendapatkan wawasan yang aplikatif dan relevan, sehingga diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh secara langsung di daerah masing-masing.

Sebagai bagian dari upaya menghadirkan pengalaman pembelajaran terbaik, PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri mengundang sejumlah pengajar berpengalaman dari kalangan akademisi, praktisi, dan pejabat terkait yang memiliki keahlian di bidangnya. Pendekatan interaktif melalui diskusi kelompok dan simulasi praktik menjadi salah satu keunggulan dari kedua diklat ini. Peserta juga didukung oleh teknologi pembelajaran modern yang memungkinkan mereka untuk mengakses materi secara digital, sehingga memperluas peluang belajar secara mandiri.

Dalam penutupannya, Indra menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti kegiatan ini. Ia juga menegaskan komitmen PPSDM Regional Bandung dalam menjadi garda terdepan dalam pengembangan kompetensi ASN. "Diklat ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang kita dalam menciptakan ASN yang tangguh, inovatif, dan berdedikasi tinggi. PPSDM Regional Bandung akan terus berupaya menghadirkan program pelatihan yang relevan dan berkualitas untuk menjawab kebutuhan pembangunan nasional," tegas Indra.

Kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian program strategis PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri dalam mendukung reformasi birokrasi di tingkat daerah. Dengan semakin meningkatnya kompetensi ASN, diharapkan tata kelola pemerintahan daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Dengan keberhasilan penyelenggaraan diklat ini, PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri sekali lagi membuktikan perannya sebagai pusat unggulan dalam pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kemendagri. Semangat untuk terus maju dan berkontribusi nyata bagi bangsa menjadi fondasi kuat bagi PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri dalam setiap langkahnya