Bandung, ( Senin, 28 Oktober 2024) - Untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memperkuat pengawasan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menggelar Diklat dan Sertifikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) serta Diklat Probity Audit Tahun 2024. Acara yang diadakan di Karang Setra Hotel and Cottages, Bandung ini, dihadiri oleh berbagai pejabat PPSDM Regional Bandung-BPSDM Kemendagri serta peserta dari berbagai daerah, khususnya yang bertugas sebagai Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala PPSDM Regional Bandung-BPSDM Kemendagri, Indra Maulana Syamsul Arief. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peran APIP dalam menjaga akuntabilitas penggunaan dana desa, serta memastikan anggaran pembangunan dapat mencapai masyarakat secara optimal.
Diklat dan Sertifikasi Siswaskeudes Tahun 2024 dirancang untuk membekali para APIP dengan kompetensi dalam pengawasan keuangan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Pelatihan ini penting untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana desa yang tepat sasaran. Program sertifikasi Siswaskeudes juga diadakan sebagai bentuk pemenuhan kompetensi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan bagi APIP di lingkungan pemerintah daerah.
Di sisi lain, Diklat Probity Audit bertujuan untuk meningkatkan kompetensi APIP dalam melakukan audit probity, yaitu audit yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan etika pengadaan. "Kami berharap, melalui diklat ini, seluruh proses pengadaan barang/jasa di pemerintahan dapat lebih terjaga integritasnya," ujar Kepala PPSDM Regional Bandung-BPSDM Kemendagri dalam sambutannya.
Struktur kurikulum diklat dirancang untuk memenuhi kompetensi spesifik yang dibutuhkan. Untuk Siswaskeudes, materi meliputi kebijakan pengelolaan keuangan desa, pengawasan, pemeriksaan kinerja, dan simulasi aplikasi pengawasan. Adapun kurikulum Probity Audit mencakup gambaran umum audit probity, audit perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia barang/jasa, pelaksanaan kontrak, hingga pelatihan simulasi probity audit.
Metode pengajaran yang diterapkan pada pelatihan ini berbasis andragogi, dengan variasi metode seperti ceramah, diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, serta role-playing untuk menambah pemahaman peserta. Sementara, sertifikasi dilakukan melalui uji tulis berbasis Computer Assisted Test (CAT), analisis kasus, dan wawancara oleh asesor dari Lembaga Sertifikasi Penyelenggaraan-Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) Kemendagri.
Dalam menghadapi tantangan pembangunan, Indonesia memiliki visi besar menuju Indonesia Emas 2045. Sejalan dengan itu, pemerintah terus mendorong transformasi di berbagai bidang, termasuk tata kelola yang akuntabel dan transparan di sektor keuangan desa. Menurut Kepala PPSDM Regional Bandung-BPSDM Kemendagri, sinergi pengawasan antara APIP pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan, agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam program kerja pemerintahan ke depan, pengawasan dan integritas pelaksanaan anggaran akan menjadi sorotan utama untuk memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Penekanan pada pencegahan kebocoran anggaran negara dan penguatan sinergi pengawasan sejak awal proses akan terus didorong oleh Kemendagri, dengan harapan ke depan, daerah-daerah dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, tepat guna, dan berdaya saing tinggi.
Diharapkan, peserta yang telah menyelesaikan pelatihan ini dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam menjaga dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengawasan keuangan desa dan pengadaan barang/jasa, demi mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045
Post Date : 31 October 2024 | Create By : pipk