Papua Barat Daya - Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Indra Maulana Syamsul Arief, menyampaikan komitmen untuk menginisiasi pembentukan Jabatan Fungsional terkait pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Langkah ini diambil sebagai upaya agar pengelolaan SPM dapat dikelola secara lebih profesional dan berkelanjutan, serta memberikan ruang karier bagi para pengelola di bidang penerapan SPM.

Indra menyatakan, “Kami akan menginisiasi pembentukan Jabatan Fungsional terkait pengelolaan SPM sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara maksimal dan terhindar dari pergantian pengelola yang berulang-ulang.”

Untuk mendukung hal tersebut, PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri juga menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) mengenai penerapan dan pengelolaan SPM secara optimal. Indra menekankan pentingnya diklat ini guna memastikan pengelolaan SPM berjalan dengan baik di seluruh daerah, sehingga tujuan standar pelayanan publik dapat tercapai.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala Bapperida Provinsi Papua Barat Daya, Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, serta Kepala Dinas PU dan Perkim Kabupaten Sorong.

Selain pertemuan dan diskusi, juga dilakukan kunjungan lapangan ke beberapa titik strategis, seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Sorong, Puskesmas Remu, dan Kantor Pemerintah Kabupaten Sorong. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung penerapan SPM di lapangan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri juga membahas program Training of Trainer (ToT) Pemadam Kebakaran serta Diklat Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam 1, yang rutin dilaksanakan oleh PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas petugas pemadam kebakaran di seluruh Indonesia.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan bagian dari upaya terpadu untuk meningkatkan implementasi SPM di seluruh wilayah, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya, sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri?.

Post Date : 14 October 2024 | Create By : pipk