Bandung, (Senin, 1 Juli 2024) - Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi membuka 15 program pelatihan penting pada hari ini (Senin, 01/07/2024). Program yang dilaksanakan meliputi Diklat Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Angkatan I dan II, Diklat Audit Investigasi, serta Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Angkatan I hingga XII. Acara ini diadakan secara hibrid, dengan kegiatan klasikal di Karang Setra Hotel and Cottages, Bandung, dan kegiatan virtual untuk orientasi PPPK.

Acara pembukaan dimulai dengan sambutan dari Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono. Dalam pidatonya, Sugeng mengajak seluruh peserta untuk bersyukur atas kesempatan yang diberikan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Beliau menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui program pengembangan kompetensi ini.

Fokus dan Tujuan Diklat Reviu LPPD
LPPD adalah instrumen vital yang mencerminkan capaian kinerja pemerintah daerah. Dalam Diklat Reviu LPPD ini, peserta akan dibekali dengan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang relevan serta teknik-teknik untuk meninjau dokumen capaian kinerja. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang disajikan dalam LPPD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

“Dengan mengikuti diklat ini, kami berharap para peserta dapat memahami secara mendalam peraturan-peraturan terkait, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020,” jelas Sugeng.

Pentingnya Diklat Audit Investigasi
Sugeng juga menyoroti peran krusial audit investigasi dalam memastikan good governance. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan kualitas pelayanan publik meningkat dan angka korupsi menurun.

“Audit investigasi adalah proses yang sistematis untuk mengungkapkan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran. Para peserta akan dibekali dengan teknik-teknik investigasi yang cermat untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh,” tambah Sugeng.

Orientasi PPPK: Pembentukan Nilai dan Etika
Program orientasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang tugas dan fungsi ASN, serta nilai dan etika instansi pemerintah. Dilaksanakan secara virtual, program ini diharapkan dapat membentuk PPPK yang memiliki integritas, profesionalisme, dan sikap anti korupsi.

“Sebagai abdi negara, PPPK harus mampu menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Program ini akan membantu mereka memahami nilai-nilai yang harus dipegang teguh dalam menjalankan tugas,” ujar Sugeng.

Laporan penyelenggaraan disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha PPSDM Regional Bandung, Asep Setiadi, yang mewakili Kepala PPSDM Regional Bandung. Dalam laporannya, Asep menjelaskan dasar pelaksanaan, tujuan, dan sasaran dari program-program ini, serta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini.

Sugeng Hariyono mengakhiri sambutannya dengan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan ini. Secara resmi beliau membuka Diklat Reviu LPPD Angkatan I dan II, Diklat Audit Investigasi, serta Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah bagi PPPK Angkatan I hingga XII tahun 2024.

“Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus berlanjut di masa mendatang. Saya berharap semua peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka,” tutup Sugeng.

Post Date : 1 July 2024 | Create By : pipk