Korea, (30/06/2024) - Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung yang merupakan bagian dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), telah melaksanakan kunjungan kerja penting ke Korea Selatan. Kunjungan ini bertujuan untuk mengikuti pelatihan short course yang berfokus pada capacity building terkait smart governance. Kegiatan ini diadakan dengan kolaborasi berbagai instansi, termasuk BPSDM Kemendagri, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Kementerian Keuangan, Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, serta perwakilan dari beberapa pemerintah daerah dan universitas di Indonesia, seperti Universitas Muhammadiyah dan Universitas Islam Riau.

Kepala PPSDM Regional Bandung, Indra Maulana Syamsul Arief, menyempatkan diri melapor kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul. Indra menyampaikan, “Sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan taat aturan, sudah sepatutnya dalam melakukan kunjungan kerja, harus melapor kepada KBRI. Harapannya, kunjungan kerja ke Korea Selatan ini bisa menjadi benchmarking bagi PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri untuk melaksanakan Program Pengembangan Kompetensi yang lebih baik ke depannya.”

Program pelatihan internasional ini bertajuk "International Training Program for Smart Governance and Policy Capacity Building" dan diselenggarakan di Incheon, Korea Selatan, dari tanggal 24 Juni hingga 3 Juli 2024. Program ini merupakan hasil tindak lanjut kerjasama Kemendagri dengan INHA University dalam rangka penguatan akademik dan sharing knowledge. Sebanyak 37 perwakilan dari Indonesia yang berasal dari berbagai lembaga ikut serta dalam program ini. Selain peserta dari Indonesia, program ini juga dihadiri oleh grup peserta dari Kazakhstan dan Mongolia.

Kedatangan para delegasi disambut dengan hangat oleh Prof. Myeong Seung Hwan, Prof. Changhoon Jung, dan Prof. Hyunsoo Kim dari pihak INHA University. Prof. Myeong menyatakan, "Program ini telah direncanakan selama enam bulan untuk menjadi media pembelajaran sekaligus networking yang berharga, serta menjadi rekognisi kerjasama dan akademis baik bagi lembaga maupun secara individu."

Selama 10 hari, para peserta akan mengikuti berbagai sesi pelatihan yang berfokus pada tata smart governance dan pengembangan kapasitas kebijakan. Agenda pelatihan ini mencakup berbagai topik penting terkait smart governance, termasuk penerapan teknologi dalam tata kelola pemerintahan, kebijakan publik berbasis data, inovasi dalam pelayanan publik, pengembangan kota cerdas, serta manajemen sumber daya manusia di era digital. Selain sesi pelatihan, program ini juga mencakup kunjungan lapangan ke berbagai institusi dan proyek smart city di Incheon untuk memberikan pengalaman praktis kepada para peserta.

Pertemuan ini menandai tonggak penting dalam perjalanan Kemendagri menuju peningkatan praktik Smart Governance. Penerapan Smart Governance yang lebih luas diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan dan meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas kebijakan. Smart Governance bukan hanya tentang penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mengenai transformasi fundamental terkait cara Pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber daya.

Penerapan Smart Governance yang lebih luas akan berpengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan yang cenderung diputuskan berdasarkan data dan fakta. Upaya ini dipercaya dapat membantu Pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menanggapi perubahan dengan lebih efektif. Guna mewujudkan penerapan Smart Governance di Indonesia, perlu adanya kolaborasi berbagai pihak meliputi Pemerintah, pihak swasta, akademisi, masyarakat hingga media.

Kolaborasi ini menjanjikan untuk mendorong pertukaran akademis dan kerja sama yang lebih besar di bidang tata kelola dan pengembangan kebijakan. International Training Program for Smart Governance and Policy Capacity Building memberikan pembelajaran dan pengalaman praktis kepada peserta pelatihan dari Indonesia, Kazakhstan, dan Mongolia. Berlangsung di Incheon, kegiatan ini diisi oleh para ahli Smart Governance dan narasumber Korea Selatan seperti Professor Utak Chung (Senior Advisor dari Global Partnership for Education dan mantan Presiden UNESCO APCIEU), Wakil Walikota Incheon, Taehee Kim (Asisten Profesor Seoul National University), Professor Myeong Seung Hwan (INHA University), Professor Chang Hoon Jung (INHA University), dan lain sebagainya.

Poin penting terkait Advancing Global Higher Education menekankan pentingnya pola hidup berkelanjutan dan kewarganegaraan global. Disampaikan bahwa pada tahun 2050, jika pola produksi dan konsumsi tidak berubah, manusia akan memerlukan empat planet untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, gaya hidup berkelanjutan dan rasa tanggung jawab global sangatlah penting, hal ini dapat didukung dengan pemanfaatan teknologi pada berbagai aspek kehidupan. Korea Selatan juga menekankan pentingnya inklusivitas dalam manajemen SDM melalui kebijakan dan praktik yang memastikan partisipasi beragam kelompok dalam organisasi. Untuk mewujudkannya, kepemimpinan inklusif diperlukan dalam menciptakan lingkungan kerja yang setara dan menghargai setiap anggota tim.

Sistem manajemen kinerja di Korea Selatan berbasis data dan mengutamakan transparansi, yang didukung oleh sistem informasi terintegrasi untuk memungkinkan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi yang berkelanjutan. Pendidikan di Korea Selatan juga telah membuka inovasi terhadap sistem edukasi yang terbuka secara global, didorong oleh banyaknya program pendidikan antarnegara atau kampus representatif yang sedang dikembangkan di Incheon. Kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintahan, dan pihak swasta terjalin dan berkesinambungan untuk mendukung pengembangan berbagai aspek manusianya.

Incheon Research Institute memberikan best practice sebagai instansi think tank berbasis global yang ditugaskan untuk melakukan penelitian dan publikasi sebagai dasar penentuan kebijakan di Korea Selatan. Penelitian dilakukan dengan tema dan keperluan yang dibutuhkan oleh Incheon melalui kerjasama dengan berbagai instansi, baik internal maupun luar negeri, maka dapat dihasilkan hasil rekomendasi terbaik yang mendukung research-driven policy. Melalui kunjungan ke Dewan Kota Incheon dan Incheon Free Economic Zone (IFEZ) Smart City, peserta pelatihan mempelajari tata kelola kota dan penerapan smart governance, dimana kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sangatlah penting dalam menciptakan kota cerdas dan berkelanjutan. Dalam realisasinya di Korea Selatan, pengelolaan smart city yang baik dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi yang tepat dan berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas hidup dan keamanan masyarakat perkotaan.

Kegiatan pelatihan berlangsung dengan aktif dan dinamis, dan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para peserta pelatihan pada umumnya, serta untuk mendorong pengembangan tata kelola di PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri pada khususnya sebagai lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi dan sertifikasi aparatur pemerintahan dalam negeri. Indra mengungkapkan, “Kami berharap kunjungan kerja ini dapat menjadi acuan bagi kami dalam mengembangkan program pengembangan kompetensi yang lebih baik ke depannya. Dengan demikian, kami bisa terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.”

Pertemuan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat hubungan internasional dan pertukaran pengetahuan antara Indonesia, Kazakhstan, Mongolia, dan Korea Selatan di bidang tata kelola pemerintahan dan pengembangan kebijakan publik di era digital. Berharap setiap peserta pelatihan dapat memaksimalkan waktu yang ada guna menimba ilmu dan pengetahuan terkait pengembangan Smart Governance. Semoga pertemuan ini menginspirasi semuanya untuk terus berupaya mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam tata kelola dan pembuat kebijakan yang cerdas.

Post Date : 30 June 2024 | Create By : pipk