Rapat Koordinasi bidang kediklatan PPSDM Regional Bandung kali ini diselenggarakan di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 19 s.d. 20 April 2018. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Menara Bahtera yang dihadiri oleh Pejabat Eselon II, III dan IV yang tersebar di 9 (sembilan) wilayah kerja.

Kepala PPSDM Regional Bandung, Ir. Taty Devi M. Siregar membuka secara resmi kegiatan dimaksud yang dihadiri oleh Plt. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan BPSDM Kemendagri,      Dra. Hj. Erliani Budi Lestari, M.Si, Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, Prof. Dr. Dwi Nugroho dan peserta yakni para pejabat dari BPSDM Provinsi, Kabupaten/Kota.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional Bandung mengalami transformasi menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional yang berpengaruh pada tugas dan fungsi tidak hanya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan semata, namun dituntut untuk melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, baik melalui pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah maupun pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri, tujuannya ialah guna mewujudkan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional melalui pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri sesuai dengan bidang tugasnya.

 Maksud Dan Tujuan 

1. maksud diselenggarakannya kegiatan rapat koordinasi teknis (rakornis) bidang kediklatan adalah sinkronisasi program kediklatan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya menciptakan sumber daya manusia aparatur yang profesional, memiliki kompetensi dalam menghadapi tantangan dan persaingan kedepan.
2. tujuan dilaksanakannya kegiatan rakornis ini adalah:

• membangun dan memantapkan serta kesamaan pemahaman/persepsi tentang pentingnya pembangunan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi;
• konsolidasi keterpaduan dan sinergisitas program kerja pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah pusat dan daerah;

 Materi Kegiatan Meliputi:

1. Isu-isu strategis dan arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam negeri.
2. Sikronisasi program pendidikan dan pelatihan dalam kerangka sotk baru ppsdm regional bandung sebagai upaya mendukung program nasional.
3. Program kerja pendidikan dan pelatihan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur.

Narasumber:

1. Pejabat BPSDM Kementerian Dalam Negeri.
2. Kepala PPSDM Regional Bandung.
3. Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kompetensi dimaksud meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, serta memiliki kompetensi pemerintahan. Dalam hal pemenuhan kompetensi pemerintahan, Kemendagri mengadakan Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Pimpemdagri) yang ditujukan bagi pejabat pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas sebagai persyaratan  kompetensi   pemerintahan   dalam   negeri pada  setiap  jenjang  organisasi  pemerintahan  di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan program pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri lingkup pemerintah daerah, dibutuhkan sinergitas dan konektivitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan tema “Membangun Sinergitas Pemerintah Pusat  dan  Daerah  Dalam  Pengembangan  Kompetensi SDM Aparatur Menuju ASN yang Profesional”.

Peserta

1. 1. Dari 9 (sembilan) provinsi wilayah binaan ppsdm regional bandung yakni:
      1. 1. Provinsi Lampung,
         2. Provinsi Banten,
         3. Provinsi DKI Jakarta,
         4. Provinsi Jawa Barat,
         5. Provinsi Kalimantan Barat,
         6. Provinsi Kalimantan Timur,
         7. Provinsi Kalimantan Selatan,
         8. Provinsi Kalimantan Tengah,
         1. Provinsi Kalimantan Utara,
   2. Dari kabupaten/kota yang ditunjuk secara selektif yakni:
      1. 1. Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat,
         2. Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat,
         3. Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat,
         4. Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
   3. Dari 12 (dua belas) kabupaten daerah tertinggal yakni:
      1. 1. Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat,
         2. Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat,
         3. Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat,
         4. Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat,
         5. Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat,
         6. Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat,
         7. Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat,
         8. Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat,
         1. Kabupaten Seruyan, Provinsi KalimantanTengah,
         10. Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan,
         11. Kabupaten Mahakam, Provinsi Kalimantan Timur,
         12. Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
   4. Dari PPSDM Kemendagri Regional Yakni:
      1. 1. PPSDM Regional Bukittinggi,
         2. PPSDM Regional Yogyakarta,
         3. PPSMD Regional Makassar.

Post Date : 26 April 2018 | Create By : pipk