Sumedang, (Senin, 18 November 2024) - Upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien terus dilakukan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Salah satu langkah strategisnya adalah melalui penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Angkatan II Tahun 2024, yang ditujukan bagi 40 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemerintah Kota Bekasi.

Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, mulai 18 hingga 22 November 2024, di Jatinangor, Sumedang, dengan tujuan membekali peserta kemampuan menyusun dokumen Analisis Jabatan dan Beban Kerja yang akurat serta sesuai kebutuhan organisasi. Dua instrumen penting ini menjadi landasan utama dalam menentukan efisiensi struktur organisasi, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), serta perencanaan anggaran yang lebih optimal.

Acara pembukaan Diklat Anjab dan ABK Angkatan II Tahun 2024 yang digelar pada Senin pagi (18/11) dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri, Asep Setiadi, yang mewakili Kepala PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri. Dalam sambutannya, Asep menggarisbawahi urgensi analisis jabatan dan beban kerja sebagai fondasi tata kelola birokrasi yang modern.

“Analisis jabatan dan beban kerja bukan hanya persoalan administratif, tetapi alat strategis untuk memastikan setiap organisasi pemerintah mampu menjalankan tugasnya secara maksimal. Keduanya juga menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda reformasi birokrasi,” ujar Asep di hadapan para peserta.

Selain itu, ia juga menyoroti bahwa penyelenggaraan diklat ini merupakan wujud nyata kontribusi PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri dalam mendukung percepatan reformasi di tingkat pemerintah daerah, khususnya di wilayah Kota Bekasi.

Dalam kesempatan yang sama, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi, memberikan apresiasi terhadap inisiatif PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri dalam menyelenggarakan diklat ini. BKPSDM Kota Bekasi menilai diklat ini memiliki nilai strategis untuk memastikan ASN di Kota Bekasi tidak hanya memenuhi kompetensi teknis, tetapi juga memiliki kemampuan analisis yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan berbasis data.

ASN di era modern harus mampu membaca kebutuhan organisasi dan memberikan solusi berbasis analisis mendalam. Diklat seperti ini menjadi modal utama untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hasil dari diklat ini akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Sebagai salah satu daerah metropolitan yang terus berkembang, Kota Bekasi membutuhkan birokrasi yang gesit dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Diklat Anjab dan ABK ini dirancang dengan pendekatan yang komprehensif, mengintegrasikan pembelajaran teoretis dengan studi kasus dan simulasi praktis. Para peserta dibimbing oleh narasumber yang merupakan praktisi berpengalaman dan akademisi terkemuka di bidang manajemen SDM.

Materi diklat meliputi berbagai aspek penting, mulai dari landasan hukum penyusunan dokumen Anjab dan ABK, metode perhitungan beban kerja, hingga strategi pengelolaan SDM yang berbasis kinerja. Dengan pendekatan ini, peserta diharapkan tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh untuk menjawab kebutuhan spesifik di masing-masing unit kerja.

Para peserta menyampaikan antusiasmenya terhadap diklat ini. Keikutsertaan dalam diklat ini akan banyak mendapatkan wawasan baru yang relevan dengan pekerjaannya di bidang perencanaan dan pengelolaan SDM.

Diklat ini memberikan perspektif yang lebih jelas tentang pentingnya Anjab dan ABK dalam menentukan kebutuhan pegawai. Para peserta optimis ilmu yang didapatkan di sini bisa langsung diterapkan untuk meningkatkan efisiensi di unit kerja masing-masing.

PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri sebagai salah satu lembaga diklat pemerintah terakreditasi unggulan di bawah BPSDM Kemendagri, terus berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengembangkan kompetensi ASN. Selama beberapa tahun terakhir, PPSDM Regional Bandung telah menjadi tuan rumah berbagai diklat yang dirancang untuk menjawab kebutuhan spesifik setiap daerah, baik dalam aspek teknis maupun manajerial.

Kepala PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri, Indra Maulana Syamsul Arief, dalam pernyataan tertulisnya, menyampaikan bahwa setiap diklat yang diselenggarakan PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri dirancang secara sistematis berdasarkan analisis kebutuhan yang mendalam. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan diklat mampu memberikan dampak nyata pada peningkatan kapasitas ASN.

“Kami percaya bahwa ASN adalah kunci utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kompetensi mereka adalah langkah yang tidak dapat ditawar-tawar,” tegas Indra.

Melalui Diklat Anjab dan ABK ini, PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong transformasi birokrasi di daerah. Dengan ASN yang kompeten dan memahami perannya secara mendalam, diharapkan tata kelola pemerintahan di Kota Bekasi, dan daerah lainnya, dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan akuntabel.

Post Date : 18 November 2024 | Create By : pipk