Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi
Prilaku Korupsi terutama dalam bentuk kolurif menjadi salah satu modus yang sangat dominan dalam perkembangan illegal logging di era desentralisasi. Pada dasarnya paradigma manajemen kehutanan memungkinkan masyarakat terutama yang tinggal disekitar hutan adalah merupakankonsep yang sama antara pemerintah pusat, masyarakat hukum adat dan pemerintah lokal. Akan tetapi dalam implementasi tidak sejalan dan tidak sinergis sehingga menghasilkan perbedaan persepsi, yang berimplikasi pada timbulnya konflik antar para pihak. Alternative solution dalam rangka penanggulangan illegal logging tidak hanya diperlukan reformasi di bidang regulasinya saja, akan tetapi pembangunan penegak hukum yang didukung oleh pembanguan unsur-unsur di dalam manajemen kehutanan yang memungkinkan pelibatan masyarakat lokal atau adat dengan langkah awal upaya community development berdasarkan local wisdom dalam rangka memanfaatkan maupun upaya perlindungan sumber daya hutan.
