Politik Hukum Pemilu
Bagi negara demokrasi modern, pemilu merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tanga rakyat serta wujud paling konkret partisipasi rakyat dalam penyelengaraan negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelangaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama. Pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelengaraan pemilu.
Agar pemilu dapat benar-benar menjadi wahana pengejawantahan kedaulatan rakyat, UUD 1945 telah menggariskan asas-asas pemilu, yaitu jujur dan adil. Para pemilih juga dapat menggunakan haknya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Asas-asas ini tentu saja harus mewujud dalam sistem dan penyelenggaraan pemilu yang diatur dengan undang-undang.
Buku ini membahas mengenai pasang-surut praktis pemilihan umum di Indonesia setelah perubahan UUD 1945. Di dalamnya meliputi dinamika pemilu legislatif, pemilu presiden/wakil presiden, serta pemilu kepala daerah. Hal yang tak kalah penting adalah peran Mahkamah Konstitusi, yang oleh UUD 1945 diberi wewenang untuk memutus sengketa hasil pemilu.
