Fokus utama buku ini ada pada pembahasan Pemerintahan Daerah sejak Orde Baru yang memberlakukan UU No. 5 Tahun 1974 sampai kehadiran UU NO. 32 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1999. Euforia pelaksanaan otonomi daerah di awal reformasi telah memunculkan berbagai persoalan, dari tuntutan perubahan bentuk negara, ketegangan hubungan antara Pusat dan Daerah, ketegangan antara provinsi dan kabupaten/kota, ketegangan antara DPRD dengan Kepala Daerah, korupsi di Daerah semakin merebak oleh oknum anggota DPRD dan Kepala Daerah, sampai booming Perda yang mengkhawatirkan investasi di model pemilihan Kepala Daerah secara langsung masih menjadi polemik karena tersandung pada kerancuan yuridis dengan UUd 1945 maupun berbagai undang-undang bidang politik.
