Kebebasan Informasi Publik versus Rahasia Negara
Kebebasan informasi merupakan bentuk dan sarana menjinakan potensi kekuasaan negara yang cenderung korup. Melalui kebebasan informasi, maka negara tidak dapat mengklaim dan bertindak seakan "Tuhan" dalam menentukan arah negara kemana hendak dibawa. Negara harus senantiasa berkonsultasi dengan pemberi mandat, yakni rakyat. Informasi merupakan pintu gerbang menuju proses konsultasi yang sehat antara negara dan rakyatnya.
Kebebasan informasi harus dijamin, dilembagakan dan sekaligus ditradisikan. Meski demikian, kebebasan informasi tidak alergi dengan rahasia negara. Sepanjang rumusnya jelas, tidak kabur atau malah mengada-ngada. Sungguh tidak dapt diterima akal sehat jika jumlah gaji prajurit dianggap rahasia negara, misalnya. Rumusan seperti seperti itu tentu berbahaya, tak hanya bagi demokrasi. Lebih dari itu, juga bagi kedaulatan negara yang bertumpu pada suara rakyat. Dengan begitu, dalam perspektif demokrasi, kebebasan informasi dan rahasia negara merupakan merupakan elemen saling menopang. Prinsipnya, rahasia negara dibingkai dalam koridor kebebasan informasinya. Hadirnya rahasia negara justru mesti diletakan dalam paradigma melestarikan kebebasan informasi sehingga eksistensi negara terjamin. Rahasia negara menjamin eksistensi itu ada.
