Analisis SWOT
Kebijakan Pendidikan era Otonomi Daerah
Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Otonomi Daerah Mengisyaratkan kemungkinan pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan, di mana pemberlakuan Undang-undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik kepada desentralistik. Namun dalam praktiknya, penerapan kebijakan desentralisasi pendidikan tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yang harus ditangani secara seksama oleh stakeholder yang terkait.
Buku ini digunakan oleh para dosen dan mahasiswa bidang manajemen pendidikan atau administrasi pendidikan sebagai bahan ajar atau referensi dalam mata kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan. Selain itu, buku ini juga dapat berguna bagi para mahasiswa jurusan Administrasi Negara atau para praktisi yang bergerak dalam bidang analisis kebijakan.
